SELAMAT DATANG DI BLOG SPECTRA POINT NET. WARNET DENGAN FASILITAS BROWSING, CHATTING, DOWNLOAD, FACEBOOK DLL, SELAIN ITU KAMI MELAYANI SHOOTING DAN EDITING VIDIO, BURNING AND SCANNER, PENGOLAHAN DATA PENELITIAN SEPERTI KTI, SKRIPSI, TESIS, DISERTASI, DLL DENGAN MENGGUNAKAN SPSS, KAMI JUGA MELAYANI SERVICE KOMPUTER DAN LAPTOP BAIK KERUSAKAN HADWARE MAUPUN SOFTWARE, SERVICE JARINGAN LAN DA WIFI, BILLING WARNET DLL

Recent Posts

Selasa, 28 Januari 2014

PENDEKATAN PROMOSI KESEHATAN





A. STRATEGI GLOBAL
Berdasarkan rumusan WHO (1994), strategi promosi kesehatan secara global ini terdiri dari 3 hal, yaitu:
1. Advokasi (Advocacy)
Advokasi adalah kegiatan untuk meyakinkan orang lain, agar orang lain terse but membantu atau mendukung terhadap apa yang diinginkan. Dalam konteks promosi kesehatan, advokasi adalah pendekatan kepada para pembuat keputusan at au penentu kebijakan di berbagai sektor, dan di berbagai tingkat, sehingga para pejabat tersebut mau mendukung program kesehatan yang kita inginkan. Dukungan dari para pejabat pembuat keputusan tersebut dapat berupa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan, surat instruksi, dan sebagainya. Kegiatan advokasi ini ada bermacam-macam bentuk, baik secara formal inaupun informal. Secara formal misalnya, penyajian atau presentasi dan seminar tentang issu atau usulan program yang ingin dimintakan dukun~an dari para pejabat yang terkait. Kegiatan advokasi secara informal misalnya sowan kepada para pejabat yang relevan dengan program yang diusulkan, untuk secara informal minta dukungan, baik dalam bentuk kebijakan, atau mungkin dalam bentuk dana atau fasilitas lain. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa sasaran advokasi adalah para pejabat baik eksekutif maupun legislatif, di berbagai tingkat dan sektor, yang terkait dengan masalah kesehatan (sasaran tertier)
2. Dukungan Sosial (Social support)
Strategi dukungan sosial ini adalah suatu kegiatan untuk mencari dukungan sosial melalui tokoh-tokoh masyarakat (toma), baik tokoh masyarakat formal maupun informal. Tujuan utama kegiatan ini adalah agar para tokoh masyarakat, sebagai jembatan antara sektor kesehatan sebagai (pelaksana program kesehatan) dengan masyarakat (penerima program) kesehatan. Dengan kegiatan mencari dukungan sosial melalui toma pada dasarnya adalah mensosialisasikan program-program kesehatan, agar masyarakat mau menerima dan mau berpartisipasi terhadap program kesehatan tersebut. Oleh sebab itu, strategi ini juga dapat dikatakan sebagai upaya bina suasana, atau membina suasana yang kondusif terliadap kesehatan. Bentuk kegiatan dukungan sosial ini antara lain: pelatihan-pelatihan para toma, seminar, lokakarya, bimbingan kepada toma, dan sebagainya. Dengan demikian maka sasaran utama dukungan sasial atau bina suasana adalah para tokoh masyarakat di berbagai tingkat (sasaran sekunder).
3. Pemberdayaan Masyarakat (Empowerment)
Pemberdayaan adalah strategi promosi kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat langsung. Tujuan utama pember¬dayaan adalah mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri (visi promosi kesehatan). Bentuk kegiatan pemberdayaan ini dapat diwujudkan dengan berbagai kegiatan, antara lain: penyuluhan kesehatan, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat dalam bentuk misalnya: koperasi, pelatihan-pelatihan untuk kemampuan peningkatan pendapatan keluarga (income gener¬ating skill). Dengan meningkatnya kemampuan ekonomi keluarga akan berdampak terhadap kemampuan dalam peme¬liharan kesehatan mereka, misalnya: terbentuknya dana sehat, terbentuknya pos obat desa, berdirinya polindes, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan semacam ini di masyarakat sering disebut "gerakan masyarakat" untuk kesehatan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat (sasaran primer).

B. STRATEGI BERDASARKAN OTAWA CHARTER
Konferensi lnternasional Promosi Kesehatan di Ottawa¬ Canada pada tahun 1986 menghasilkan Piagam Ottawa (Ottawa Charter). Di dalam Piagam Ottawa tersebut dirumuskan pula strategi baru promosi kesehatan, yang mencakup 5 butir, yaitu:
1. Kebijakan Berwawasan Kebijakan (Healthy Public Policy)
Adalah suatu strategi promosi kesehatan yang ditujukan kepada para penentu atau pembuat kebijakan, agar mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung atau menguntungkan kesehatan. Dengan perkataan lain, agar kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan, perundangan, surat-surat keputusan, dan sebagainya, selalu berwawasan atau berorientasi kepada kesehatan publik. Misalnya, ada paraturan atau undang-undang yang mengatur adanya analisis dampak lingkungan untuk mendirikan pabrik, perusahaan, rumah sakit, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik, harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan (kesehatan masyarakat).
2. Lingkungan yang Mendukung (Supportive Environment)
Strategi ini ditujukan kepada para pengelola tempat umum, termasuk pemerintah kota, agar mereka menyediakan sarana¬prasarana atau fasilitas yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat, atau sekurang-kurangnya pengunjung tempat-tempat umum tersebut. Lingkungan yang mendukung kesehatan bagi tempat-tempat umum antara lain: tersedianya temp at sampah, tersedianya temp at buang air besar/kecil, tersedianya air bersih, tersedianya ruangan bagi perokok dan non-perokok, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, para pengelola tempat-tempat umum, pasar, terminal, stasiun kereta api, bandara, pelabuhan, mall, dan sebagainya, harus menyedia¬kan sarana-prasarana untuk mendukung perilaku sehat bagi pengunjungnya.
3. Reorientasi Pelayanan Kesehatan (Reorient Health Services)
Sudah nienjadi pemahaman masyarakat pada umumnya, bahwa dalam pelayanan kesehatan itu ada "provider" dan "con¬sumer". Penyelenggara (penyedia) pelayanan kesehatan adalah pemerintah dan swasta dan masyarakat adalah sebagai pemakai atau pengguna pelayanan kesehatan. Pemahaman semacam ini harus diubah, harus direorientasi lagi, bahwa masyarakat bukan hanya sekadar pengguna atau penerima pelayanan kesehatan, tetapi sekaligus juga sebagai penyelenggara juga, dalam batas¬-batas tertentu. Realisasi dari reorientasi pelayanan kesehatan ini adalah, para penyelenggara pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta harus melibatkan, bahkan member¬dayakan masyarakat agar mereka juga dapat berperan bukan hanya sebagai penerima pelayanan kesehatan, tetapi juga seka¬ligus sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan masayarakat. Dalam mereorientasikan pelayanan kesehatan ini peran promosi kesehatan sangat penting.
4. Keterampilan individu (Personnel Skill)
Kesehatan masyarakat adalah kesehatan agregat, yang rerdiri dari individu, keluarga, dan kelompok-kelompok. Oleh sebab, itu, kesehatan masyarakat akan terwujud apabila kesehatan individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok¬kelompok terse but terwujud. Oleh sebab itu, strategi untuk mewujudkan keterampilan individu-individu (personnel skill) dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan adalah sangat penting. Langkah awal dari peningkatan keterampilan dalam memelihara dan meningkatan kesehatan mereka ini adalah mem¬berikan pemahaman-pemahaman kepada anggota masyarakat tentang cara-cara memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengenal penyakit, mencari pengobatan ke fasilitas kesehatan profesional, meningkatkan kesehatan, dan sebagainya. Metode dan teknik pemberian pemahaman ini lebih bersifat individual daripada massa.
5. Gerakan Masyarakat (Community Action)
Untuk mendukung perwujudan masyarakat yang mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya seperti tersebut dalam visi promosi kesehatan ini, maka di dalam masyarakat itu sendiri harus ada gerakan atau kegiatan-kegiatan untuk kesehatan. Oleh sebab itu, promosi kesehatan harus men¬dorong dan memacu kegiatan-kegiatan di masyarakat dalam mewujudkan kesehatan mereka. Tanpa adanya kegiatan masya¬rakat di bidang kesehatan, niscaya terwujud perilaku yang kon¬dusif untuk kesehatan, atau masyarakat yang mau dan mampu memelihara serta meningkatkan kesehatan mereka.


Selasa, 28/01/2014 14:09 WIB

Gede Pasek Curhat 5 Kali 'Dipecat' PD

by Ricky 
 

Gede Pasek dkk
Jakarta - Anggota komisi III DPR Gede Pasek Suardika, tak terima diberhentikan sepihak oleh partainya dari anggota DPR. Pasek mengatakan memilih melawan karena sudah 5 kali 'dipecat' Demokrat, yang terakhir kali baginya menyalahi prosedur.

"Sejak KLB saya yang mengusulkan agar Pak SBY jadi ketua umum (Demokrat). Pasca KLB saya dicopot dari Ketua Divisi Komunikasi Publik (DPP). Saya diam karena itu sesuai mekanisme dan hak beliau," kata Gede Pasek Suardika di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2014).

Setelah diberhentikan dari jabatan DPP, Pasek kemudian dicopot dari jabatannya sebagai ketua komisi III DPR, digantikan Pieter Zulkufli. Padahal, Pasek merasa tak punya 'rapot merah' sebagai ketua komisi hukum.

"Saya diam, karena itu mekanismenya benar (hak fraksi)," ujarnya.

"Ketiga saya dicopot sebagai wakil ketua fraksi Partai Demokrat, saya diam karena saya anggap itu benar," imbuh Pasek.

Lalu keempat, Pasek dipindahkan dari komisi III ke komisi IX. Saat itu lagi-lagi Pasek hanya bisa diam karena itu hak ketua fraksi dan mekanismenya benar.

"Kelima saya di PAW, saya lawan karena mekanismenya salah," tegasnya.

"Orang Bali itu orang yang harmonis kok, nggak suka buat ribut. Tapi seandainya dianiaya sampai sekian kali, ayam aja disembelih gerak-gerak kok," ucap politisi asal Bali itu.

Pasek mengatakan, perlawanan itu harus dilakukan karena dianggap tindakan sepihak dan semena-mena, terlebih menyalahir prosedur.

"Kalau prosedur benar, oke. Tapi prosedurya harus teruji, tidak penafsiran sendiri. Soal prosedur sudah diatur dalam kode etik dan pedoman kode etik PD yang ditandatangani SBY dan Amir Syamsuddin," ucapnya.

http://news.detik.com/read/2014/01/28/140934/2480603/10/gede-pasek-curhat-5-kali-dipecat-pd?9911012

Senin, 20 Januari 2014

Pantau Banjir, SBY Telepon Jokowi dari Bali

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghubungi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo

Presiden SBY, Menteri PU dan Jokowi saat meninjau kawasan banjir di Bidaracina tahun 2013 lalu.

Untuk mengetahui perkembangan banjir yang melanda ibu kota saat tengah bertugas di Bali. Hal itu diungkapkan Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, di Sanur, Denpasar, Senin 20 Januari 2014. 

Menurut Julian, Presiden turut prihatin atas bencana banjir yang melanda DKI Jakarta. Presiden, kata dia, juga memberikan atensi langsung atas peristiwa bencana tahunan tersebut.

"Presiden terus memantau banjir Jakarta dan telah menelepon langsung Gubernur DKI Jakarta, Pak Jokowi," kata Julian.

Ia melanjutkan, pemerintah pusat memberikan prioritas kepada Pemprov DKI untuk menangani masalah banjir di ibu kota. Namun, apabila dibutuhkan, pemerintah pusat siap mendukung penanganan banjir.

"Jadi, apa pun yang dibutuhkan, bilamana diperlukan uluran atau bantuan, apabila diperlukan penanganan langsung dari pemerintah pusat, dalam hal ini kita siap. Komitmen itu jelas, dan ini dikoordinasikan di bawah pemda masing-masing," ujarnya.

Menurut Julian, mengenai apa yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana banjir Jakarta, pemerintah pusat menunggu laporan pejabat terkait mengenai apa yang diperlukan oleh warga Jakarta.

"Penanggulangan bencana banjir Jakarta tentu pemda yang bisa memetakan, mengusulkan dan melihat langsung," katanya.

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/474780-pantau-banjir--sby-telepon-jokowi-dari-bali